KEKUASAAN POLITIK RAJA KRATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK

KEKUASAAN POLITIK RAJA KRATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK

(Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra  Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)

Oleh Pamela Maher Wijaya

 Pendahuluan.

Aspek kesejarahan dari kebudayaan merupakan diskursus yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Batas-batas dari kebudayaan tersebut menentukan konstruksi makna dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang melibatkan aktor. Makna dalam hal ini dibangun dan bahkan diubah dalam suatu ruang dengan serangkaian pilihan nilai dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor atau agen dengan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Sehingga menjadi pola hubungan kekuasaan ini kemudian mengejawantah dalam identitas kelompok dan kelembagaan, yang menjadikannya realitas objektif dan menentukan cara pandang antar kelompok bahkan partai politik.

Proses penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Keistimewaan DIY penuh dengan dinamika politik. Dinamika antara institusi politik tradisional (kraton) dengan institusi politik modern. Dinamika itu bermula dari dualisme kepemimpinan Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, antara kepemimpinan kharismatik dengan kepemimpinan birokratis.

Peranan sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara kosmologis dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuataan dan kekuasaan. Status dan peran sultan ini terefleksi dalam konsep kekuasaan Islam. Fungsi Sultan Hamengku Buwono Yogyakarta sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluralis. Status Sultan dalam Islam sebagai Khalifatul fil Ardhi Sayidin Panotogomo (Wakil Tuhan di Muka Bumi) berfungsi sebagai pemelihara kelanggengan agama.

Sedangkan kepemimpinan birokratis, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai peranan kekuasaan politik secara konstitusional UU No 32 Tahun 2004 sebagai Gubernur DIY. Dinamika politik ini yang menjadikan salah satu keistimewaan Yogyakarta.

Pengukuhan keistimewaan Yogyakarta, tidak terlepas dari integrasinya antara Daerah Yogyakarta, kraton dan rakyatnya. Integrasi Daerah Yogyakarta, kraton dan rakyatnya merupakan warisan dari leluhur Sinuwun Kaping I sampai dengan VIII. Keistimewaan itu adalah Sultan yang jumeneng jangan sampai dipisahkan dengan rakyatnya. Persatuan raja dengan rakyat sudah ada sejak dahulu, sejak HB I yang diwujudkan dengan golong gilig, pimpinan dan bawahan, raja dengan rakyat bulat sempurna.

Persatuan raja dengan rakyat, begitu pula manusia dengan Yang Maha Kuasa adalah bulat sempurna sebagai habluminallah dan habluminannas. Kalau dikembalikan maknanya selaras dengan filosofis pancasila.  Warisan tentang keistimewaan itu terkandung pula nilai-nilai spiritual, nilai-nilai adat jawa, dan nilai-nilai kekuasaan negara. Keistimewaan Yogyakarta sebagai proses sejarah yang panjang sejak berdirinya Kasultanan Yogyakarta hingga adanya modernisasi. Tugu Golong Gilig sebagai lambang persatuan dan kesatuan. Tugu Golong Gilig dibangun sebagai persembahan rakyat kepada rajanya. Bentuk tugu Golong Gilig sendiri bulat pada bagian atasnya dan silindris di bawahnya dan dicat warna putih. ”Manunggaling kawula gusti bisa diartikan bersatunya antara rakyat dengan pimpinan atau pimpinan dengan Tuhan YME. Filosofi yang luar biasa, salah satu contohnya adalah tugu menjadi titik pandang (point of view) Sultan saat bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil Kraton” jelasnya. Awalnya tugu ini memiliki tinggi 25 meter. Dibuat tinggi karena ada 2 asumsi, yaitu budaya Menhir seperti di India sebagai tanda adanya sebuah kerajaan. Kedua karena merupakan lambang persatuan dan kesatuan antara pimpinan dengan rakyatnya serta antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Golong Gilig tidak memiliki sudut yang berarti tanpa terkecuali. ”Golong Gilig juga melambangkan gotong royong yang dimaksud Bung Karno pada waktu itu.

Kasultanan Yogyakarta berdiri sebagai konsekuensi perjanjian giyanti pada tanggal 13 februari 1755. Perjanjian giyanti berdasarkan perundingan antara Pangeran Mangkubumi, kumpeni, dan surat persetujuan dari Sri Paku Buwono III tanggal 4 November 1754. Konsekuensi perjanjian itu adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kraton Kasunanan Surakarta dan Kraton Kasultanan Yogyakarta. Implikasi perjanjian giyanti itu, Pangeran Mangkubumi digelari sultan untuk setengah dari wilayah Mataram. Penobatan Pangeran Mangkubumi sebagai sultan dilaksanakan pada tanggal 13 februari 1755, dengan sebuah al-Qur’an di atas kepalanya, Mangkubumi bersumpah, bahwa Allah dan Nabi Muhammad akan mengutuk dirinya dan keturunannya jika mereka melanggar kesepakatan.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 1813 wilayah kasultanan Yogyakarta dipersempit oleh pemerintah Inggris melalui politik kontrak dibawah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles dan diserahkan kepada Pangeran Notokusumo, adik HB II yang berkedudukan tidak di bawah sultan (Pangeran Merdiko) dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam I. Paku Alam memerintah di Puro Paku Alaman dan sekitarnya (onderdistrik Paku Alaman) dan Kabupaten Adikarto (Karang Kemuning, sekarang Kulonprogo) yang meliputi empat distrik, yaitu Galur, Tawangharjo, Tawangsoko, dan Tawangkarto. Dengan demikian muncul kerajaan baru disamping Kasultanan Yogyakarta, yakni Kadipaten Paku Alaman.

Ketika Jepang menyerah di akhir Perang Dunia II, pemerintah Yogyakarta benar-benar mandiri. Kemudian pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyambut berdirinya pemerintah Republik Indonesia serta memberikan pernyataan bahwa mereka berdiri di belakang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Tidak hanya saat proklamasi, saat menjelang kemerdekaan pun Kasultanan Yogyakarta berperan aktif untuk mendukung adanya NKRI, terbukti adanya partisipasi  B.P.H. Puruboyo dan B.P.H. Bintoro di BPUPKI sebagai delegasi resmi Kasultanan Yogyakarta.

Setelah pernyataan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII untuk berdiri di belakang RI, Presiden RI segera mengutus Menteri Negara Mr. RM Sartono dan Menteri Keuangan Mr. AA Maramis ke Yogyakarta untuk menyampaikan piagam mengenai kedudukan Yogyakarta. Sampai akhirnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan amanat bersama tertanggal 30 Oktober 1945 yang didahului dengan amanat yang dibuat tanggal 5 September 1945 secara terpisah tetapi bunyi sama, yaitu menyatakan bahwa Yogyakarta yang berbentuk kerajaan, merupakan Daerah Istimewa bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat Sri paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam tersebut dapat dideskripsikan sebagai novum hukum yang menyatakan bahwa status Yogyakarta, dalam ranah yuridis formal, telah mengalami perubahan dari sebuah daerah Zelfbesturende Landschappen atau daerah Swapraja menjadi daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum yang melengkapi lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta terutama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18.

Pada tingkat yang lebih operasioanal, keistimewaan Yogyakarta diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya saja, dalam UU ini tidak diatur secara jelas dan menyeluruh substansi dan ragam urusan yang secara spesifik merefleksikan keistimewaan Yogyakarta. Tiga belas urusan yang ditetapkan melalui UU No. 3 Tahun 1950 setara dengan urusan yang dimiliki daerah lain sesuai dengan pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Berbagai produk hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia pasca UU No. 22/1948, yaitu: UU No. 1 Tahun 1957, Perpes No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan), Perpes No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan), UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1975, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Keistimewaan Yogyakarta juga mengatur kedudukan kekuasaan di pemerintahan daerah yaitu kedudukan kepala daerah.

Sepanjang sejarah, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa orde baru, dan era reformasi dewasa ini, kedudukan dan peranan kepala daerah dengan beragam penyebutan seperti Gubernur, Bupati, Walikota, telah menunjukkan eksistensinya, baik sebagai pemimpin organisasi pemerintahan yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, maupun dalam memimpin organisasi administrasi pemerintahan. Sedangkan implikasi dari produk hukum UU No. 32 Tahun 2004 kedudukan kekuasaan di pemerintahan daerah yaitu kedudukan kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Proses pemilihan kepala daerah menjadi inti permasalahan dalam perdebatan draft RUU keistimewaan Yogyakarta. Sehingga, tidak semua rakyat Yogyakarta memiliki aspirasi politik yang sama. Ada lapisan sosial yang mendukung berlakunya sistem pemerintahan feodal melalui penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur otomatis pada Hamengku Buwono dan Paku Alam. Namun, ada juga rakyat Yogyakarta yang menghendaki pemilihan kepala daerah melalui pemilihan dalam bingkai demokrasi modern.

Transisi politik tradisonal menuju modernisme politik mengakibatkan polarisasi sikap politik. Sikap politik yang menginginkan tuntutan demokratisasi melalui mekanisme demokrasi prosedural di satu pihak dan pengakuan atas berlangsungnya proses kepemimpinan kultural di pihak lain, atau upaya untuk mendorong terciptanya proses ke arah rasionalitas politik di satu sisi, yang sekaligus memuat makna pemberian penghargaan relatif atas fakta kepemimpinan tradisonal yang masih memiliki berbagai legitimasi, baik dari persepektif kultular maupun historis. Hal ini menggambarkan dinamika politik lokal Yogyakarta dalam merespon pro dan kontra RUUK Yogyakarta.

Dinamika politik di fraksi DPRD DIY mengenai keistimewaaan DIY khususnya pengisian  jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY belum satu suara, hal ini terungkap dari pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DIY pada tanggal 23 April 2008. Dinamika ini menunjukkan bahwa proses penyusunan draft RUU merupakan sebuah kerja politik. Sebagaimana layaknya sebuah kerja politik, maka tidak bisa dihindari bahwa munculnya spekulasi politik, analisis kepentingan, dan kecurigaan-kecurigaan politik akan senantiasa menjadi faktor ikutan dari proses yang sedang berlangsung. Ada yang mengkhawatirkan polemik pemaknaan RUUK DIY ini akan menjadi komoditas dan perebutan kepentingan antarpartai politik.

Polarisasi partai politik dalam  pemaknaan keitimewaan DIY mengkonstruksikan pemikirannya melalui simbol-politik sebagai identitas partai. Bentuk identitas sikap partai itu diwujudkan dalam wacana yang dikembangkan melalui pikiran-pikiran politik, ekspresi ideologi partai, platform partai dan manuver yang dilakukan oleh partai tersebut.

Atas dasar pertimbangan fenomena tersebut, penelitian ini akan banyak berkaitan dengan dunia makna, produksi dan reproduksi pengetahuan, mitos, imajinasi atau simbol serta berbagai konsekuensi yang ditimbulkan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi politik. Antropologi politik untuk membeberkan dan mempelajari berbagai pranata dan praktek yang membentuk pemerintahan manusia, serta sistem-sistem pemikiran atas landasan yang disandarkannya. Antropologi politik berusaha untuk memahami proses dialektika antar pola budaya yang ditemukan di lapangan dengan memahami realitas melalui tradisi dan pikiran-pikiran partai politik sebagai representasi modernisasi politik.

Dengan demikian penelitian ini lebih cenderung memilih pendekatan antropologi politik, guna dapat menelusuri peta agen perubahan politik, memahami latar belakang gerakan masyarakat yang timbul dalam merespon RUUK Yogyakarta, memahami dialektika antar pola budaya dan sistem sosial yang ditimbulkan, serta menelusuri jejak tarik menariknya antara mempertahankan sistem kekuasaan tradisional yang berbasis pada kultur politik kraton dengan politik modern.

Untuk melengkapi penelitian ini juga menggunakan analisis wacana (Discourse analysis). Discourse analysis untuk membongkar polarisasi partai politik mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta yang diwujudkan melalui wacana yang berkembang di media massa lokal maupun nasional.

   Rumusan Masalah.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa  masalah sebagai berikut :

    1. Bagaimanakah pandangan partai politik terhadap Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konteks pemaknaan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta?
    2. Apa yang melatarbelakangi dari pandangan partai politik tersebut?
    3. Apa implikasi pandangan partai politik tersebut terhadap sistem kekuasaan politik tradisional ?

 Tujuan Penelitian.

    1. Mendeskripsikan pandangan partai politik terhadap kekuasaan politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konteks pemaknaan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY.
    2. Mendeskripsikan implikasinya institusi partai politik sebagai agen modernisasi politik terhadap sistem kekuasaan politik tradisional
      Kerangka Teoritik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi politik, sebagai sebuah disiplin yang menyandang status sebagai pengetahuan ilmiah. Antropologi politik  adalah suatu cara untuk mengakui dan memahami bentuk-bentuk politik yang eksotik. Antropologi politik adalah peralatan untuk membeberkan dan mempelajari berbagai pranata dan praktek yang membentuk pemerintahan manusia, serta sistem-sistem pemikiran atas landasan apa semua didasarkan. Antropologi politik untuk mencari hubungan antara kekuatan-kekuatan serta proses-proses politik dalam segala macam negara dengan berbagai macam sistem pemerintahan, serta permasalahan yang menyangkut latar belakang sosial budaya dari kekuatan politik itu.

Antropologi politik memerlukan studi kawasan (country studies), dan tidak hanya meneliti elit-elit nasional atau kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga masalah-masalah politk di tingkat lokal atau daerah. Meskipun perkembangan masalah-masalah politik di tingkat lokal menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang serupa dengan perkembangan yang terjadi di tingkat pusat.

Untuk menelusuri akar sejarah dan mencari factor-faktor yang melatarbelakangi pro dan kontra terhadap RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan menggunakan Teori Georger Balandier (1965) tentang Tradisi dan Modernitas. Antropologi politik melihat dinamika dan gerak sejarah yang telah merombak sistem-sistem dari pranata-pranata yang ada, kemudian menciptakan model-model yang dinamik menuju perubahan politik serta mengidentifikasi kecenderungan – kecenderungan perubahan dalam struktur-struktur dan organisasi-organisasinya. Pemerintahan Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai produk politik masa lampau (primitive),  adanya sebuah keanekaragaman yang luas dari masyarakat-masyarakat politik dan bentuk tradisionalismenya yang sangat kompleks. Teori Georger Balandier mencoba mendiferensiasikan  Tradisi dan modernisasi dari berbagai informasi yang memungkinkan menjadi suatu ilmu perbandingan tentang politik dan tentang cara-cara pemerintahan.

(untuk hasil temuan penelitian ini  belum dipublikasika dalam proses pembuatan buku)

  1. saya sangat tertarik dengan tulisan anda,
    mohon bantuan info nya terkait kepemimpinan jogjakarta, saya juga sedang menulis tentang dinamika kepemimpinan keraton yogyakarta studi fenomenologis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: